Proyek kami memerlukan tambahan peralatan kantor, yakni Personal
Computer, Laptop/Notebook serta Printer. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
maka dibentuklah panitia pengadaan barang dan jasa. Karena nilainya di bawah 100 juta rupiah,
maka dimungkinkan untuk dilakukan pemilihan langsung penyedia barang. Dinamakan
pemilihan langsung, karena panitia menetapkan satu penyedia barang dari
beberapa penyedia barang yang menyampaikan penawarannya. Para calon penyedia
barang tidak perlu mengisi dokumen lelang dan membuat garansi bank serta tanda
daftar rekanan, karena nilainya di bawah seratus juta rupiah.
Apakah dengan demikian, seluruhnya prosesnya transparan dan
tidak terjadi kebocoran anggaran Negara? Mari kita kenali tahap-tahap penyelewengan
yang terjadi.
- Vendor/penyedia barang adalah kenalan atau langganan dari kantor kami. Dan sebelum diadakan lelang, dia sudah menjadi pemenang;
- Vendor menyediakan beberapa penawaran, dengan menggunakan beberapa nama perusahaan;
- Harga yang diajukan dalam penawaran biasanya lebih tinggi dari pada harga pasar barang tersebut;
- Panitia bersedia menunjuk/memenangkan vendor, dengan imbalan tertentu.
Kalkulasi penyelewengan adalah sebagai berikut:
P’=((p+m)x(1+tax))
P’: Harga
kontrak
p: harga
pasar
tax: pajak
penjualan
m: margin
keuntungan
Potensi kerugian Negara adalah sebesar margin keuntungan,
karena sebenarnya harga barang tersebut di luaran adalah hanya sebesar p, yang
sudah mengandung keuntungan vendor.
Pertanyaan selanjutnya adalah berapa besarnya m (margin atau
pun mark-up)? Jawabannya tergantung kepada panitianya. Ada sebuah fakta, yakni
saya pernah mendapati sebuah kegiatan melakukan pengadaan barang berupa laptop,
yang harga per unitnya adalah sebesar Rp. 30 juta, manakala harga laptop
tersebut di pasaran adalah Rp. 6 juta per unitnya.
Praktek kongkalikong ini lazim dilakukan di
seluruh strata organisai/institusi. Yang lebih memprihatinkan, para panitia yang seluruhnya
adalah Pegawai Negeri Sipil, juga menerima honorarium saat ditunjuk menjadi panitia pengadaan barang
dan jasa, yang diterima di luar pendapatan tetap berupa gaji dan tunjangan.
