Nilai Anggaran Sebuah Proyek

Atasan saya adalah seorang PNS yang menjabat Eselon 3 di sebuah kantor kementerian. Suatu hari, di ruang kerjanya, saya mendengar percakapan antara beliau dengan kolega beliau. Singkatnya percakapan tersebut saya rangkum sebagai berikut:

Atasan Saya (AS):

“Pak Wirok, si Kampret dari PT. Gangsir mau menyerahkan 4 laptop buat Direktorat, tolong diterima aja dan dibuatkan tanda terima ya. Sekalian masukkan inventaris kantor.”

Wirok:

“Lho, emang cukup ya pak, anggaran kegiatannya?”

AS:

“Wah, ya harus cukup. Waktu mau dapat proyek, saya sudah pesan, bahwa kalau mau dapat tendernya, ya paling enggak kita harus dapat 5 notebook. Baru saya kasih rekomendasi ke PPK.” (PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen)

Wirok:

“Hebat juga si Kampret, anggaran 400 juta bisa kasih ke kita lima laptop. Eh, empat atau lima sih pak, laptopnya?”

AS:

“Yang ke Direktorat empat unit saja, soalnya yang satu buat saya, pesanan khusus. Macbook. Gak usah dimasukkan inventaris lho pak.”

lanjut:

“ya si kampret pasti bisa lah, wong dia kan pemain lama. Anggaran 400 juta, paling yang kepake seratus buat perjalanan monitoring sekali. Seratus jadi Notebook buat kita. Lha, untungnya setengahnya sendiri kan?”

Wirok:

“Ah, aku mau minta bagian ah, buat ganti mobil.”

AS:

“ya udah, telpon aja si Kampret tuh, kalau mau minta bagian."

Kalau kita simak dan renungkan dialog di atas, ternyata penggelembungan angka anggaran itu bukan hanya pada kisaran 1-2 persen. Dalam perbincangan di atas, nilai riil sebuah proyek, ternyata hanya 25 persen dari anggaran yang disetujui.

Jadi, sebenarnya sudah tepatkah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ribuan trilyun rupiah tersebut? Atau seharusnya nilai anggaran tersebut hanya seperempat atau sepertiga dari yang selama ini ditetapkan?